Para Bupati se-Indonesia akan Kumpul di Bali, Bahas Amandemen UUD 45
1. Membahas rencana amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945
Organisasi para bupati itu merasa perlu untuk membahas wacana yang sedang jadi pembicaraan publik ini. Juga seiring dengan bergulirnya rencana amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
“Karena tentu itu kan nantinya berpengaruh ke daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi Apkasi ingin mendengar aspirasi dari teman-teman bupati soal wacana itu, bagaimana baiknya menurut daerah, akan menjadi salah satu bahasan di Rakernas,” Abdullah Azwar Anas, Ketua Apaksi, Rabu (20/8) dalam keterangan tertulis.
2. Jangan sampai nanti ganti pemimpin ganti kebijakan
Haluan negara ini disebut akan berdampak pada perencanaan daerah. Sehingga menurut Anas, para bupati merasa perlu untuk membahasnya. Anas secara pribadi mendukung rencana penerapan haluan negara. Artinya ada kesinambungan pembangunan yang mana tidak ganti pejabat kemudian ganti program.
“Misalnya soal pembangunan daya saing SDM (Sumber Daya Manusia) kan butuh jangka panjang, jangan sampai nanti ganti pemimpin ganti kebijakan. Haluan negara penting mengatur yang pokok-pokok. Tentu teknis-teknis terkait perkembangan zaman bisa diimprovisasi dalam program pemerintah, tapi yang pokok diatur di haluan negara. Secara pribadi saya mendukung,” ujarnya.
3. Apkasi juga akan membahas Munas 2020
Hanya saja Anas belum bisa memastikan bagaimana aspirasi bupati terkait ide haluan negara tersebut.
“Saya belum tahu bagaimana sikap teman teman bupati. Itu besok dibicarakan di Rakernas,” kata Bupati Banyuwangi ini.
Anas menambahkan, sejumlah bahasan lain dalam Rakernas antara lain penyelarasan program pembangunan SDM sesuai arah kebijakan Presiden Joko Widodo dan penyelenggaraan Munas Nasional (Munas) Apkasi tahun 2020.
