Denpasar, IDN Times - Bali Peace Park Association (BPPA) akhirnya angkat bicara terkait negoisasinya dengan pemilik tanah eks Sari Club, bekas terjadinya bom Bali I tahun 2002 silam. Dalam negoisasi itu, ia menyebutkan sudah sepakat dengan harga tanahnya sebesar Rp7 miliar per are. Sedangkan tanah yang diminati oleh pihak BPPA adalah seluas tujuh are atau 700 meter persegi, senilai Rp49 miliar.
Namun yang jadi kendala adalah nilai kompensasi yang diajukan pemilik tanah dianggap tak masuk akal.
Kepala BPPA, David Napoli, mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan pemilik lahan, Senin (6/5) lalu, dan sepakat dengan harga tanahnya. Namun nilai kompensasi yang diajukan pemilik tanah dianggap tak masuk akal.
Saat pertemuan itu, harga tanah yang sudah disepakati adalah sebesar Rp7 miliar per are. Namun kompensasinya, pemilik tanah meminta 10 juta Dolar Australia atau setara Rp100 miliaran. Nilai kompensasi itu di luar harga tanahnya.
"Kami setuju dengan harga tanahnya. Tapi kami tak setuju dengan nilai kompensasinya," kata dia di Badung, Rabu (8/5) pagi.
Ia juga membenarkan pada pertemuan sebelumnya, pihak BPPA telah menawarkan uang kompensasi 500 ribu Dolar Australia. Namun pemilik tanah menolaknya dan menginginkan angka yang lebih besar. Terkait hal itu, pihaknya berencana bertemu Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, untuk mencari jalan keluar.
Setelah pertemuan dengan Bupati tersebut, ia sangat optimis tanah bakal bisa dibeli. Bahkan tingkat optimisnya mencapai 70 persen.
“Saya akan bertemu Bupati Badung waktunya kapan bertemu akan dikabari lebih lanjut. Pemkab Badung ingin ikut berkolaborasi dengan BPPA, kita mendukungnya," kata dia.
Jika nantinya tanah itu sudah dibeli, David akan membangun taman memorial. Di sana juga akan dibangun semacam museum. Harapannya, bisa menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya akan pentingnya sebuah perdamaian.
“Bom Bali merupakan bagian sejarah bagi Pulau Bali dan Indonesia, agar bisa memberikan pembelajaran bagi generasi selanjutnya tentang pentingnya perdamaian," ujarnya.