Kinerja Dishub Dinilai Lamban, Bupati Klungkung: Anak Buah Disalahkan

Namun dalam pertemuan tersebut, Bupati Suwirta merasa kecewa karena Dinas Perhubungan dinilai tidak bekerja secara optimal dalam mengawal usulan tersebut. Sejumlah berkas yang menjadi syarat kelengkapan sangat lambat untuk dipenuhi. Padahal Pemerintah Provinsi Bali dan Pusat sudah merespon usulan ini. Kepala Dinas Perhubungan saat rapat ini juga tidak hadir.

“Usulan terkait pelabuhan yang sudah sampai disini , jangan sampai terhenti gara-gara OPD tidak maksimal dalam bekerja, saya sangat sayangkan Kadis Perhubungan yang tidak hadir saat rapat ini. Bisanya hanya mengandalkan anak buah, sehingga kalau ada apa-apa yang disalahkan hanya anak buah,” Ujar Bupati Suwirta dengan nada kesal.

Dalam rapat tersebut turut hadir, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera), Kadis Lingkungan Hidup dan Pertanahan (LHP), dan perwakilan dari Dinas Perhubungan.

Bupati Suwirta mengingatkan, semua jajarannya harus memiliki pola pikir yang maju. Menurutnya, zaman reformasi adalah zaman percepatan Untuk itu semua harus bergerak.

“Kita nanti pensiun harus bisa membuat kenang-kenangan bagi masyarakat klungkung. Bersyukur kita, Pelabuhan Segitiga kita diambil oleh Pemerintah Provinsi meski menjadi Pelabuhan Segitiga Sanur. Kita harus bergerak cepat. Karena saat ini komitmen kita membangun sudah disambut Pemprov dan Pusat, dan perencanaan 2021 kita harus lebih kencang lagi sehingga target saya 2022-2023 semua selesai, tinggal kita urus jalan lingkar,” pungkasnya.

Sementara itu Sekda Klungkung, Gede Putu Winastra, menjelaskan tindak lanjut dari pertemuan di Kementerian Perhubungan diinstruksikan supaya usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditindaklanjuti dengan melengkapi kekurangannya.

Di antaranya status tanah yang berada di Sampalan, Nusa Penida; dan Bias Munjul Ceningan yang harus sudah disertifikatkan, selanjutnya difotokopi dan disahkan. Berikutnya Detail Engineering Design (DED) masing-masing lokasi pelabuhan, di mana DED di Sampalan sudah siap. Sedangkan DED di Bias Munjul sedang dalam pembuatan oleh pihak Provinsi dan Udayana.

Sedangkan penetapan lokasi sudah ada rekomendasi dari Bupati, tinggal menunggu rekomendasi dari Gubernur, untuk selanjutnya diajukan ke kementerian. Sehingga penetapan lokasi dilakukan oleh kementerian.

“Yang kita kawal adalah Pelabuhan Sampalan, Nusa Penida dan Pelabuhan Bias Munjul Ceningan yang merupakan perencanaan dermaga segitiga emas Sanur, karena kita belum siap dengan perencanaan pelabuhan Pesinggahan. Namun kita tetap mengusulkan Pelabuhan Pesinggahan untuk akses oleh masyarakat lokal,” ujar Sekda Winastra.