Kemenko Maritim & Pelindo lll Sepakat Perbaiki Kerusakan Kawasan Benoa

Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Djamaluddin, mengakui pihaknya ada permasalahan di Pelabuhan Benoa. Yaitu lintasan dari material pengerukan pelabuhan menimbulkan dampak berupa penyebaran sedimen ke luar area dumping site 2. Sehingga mengakibatkan matinya tanaman mangrove di sekitar kawasan tersebut.

"Kita sadari ada masalah itu. Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar untuk menyeimbangkan antara pembangunan, kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan," kata Ridwan saat menggelar konferensi pers di Jaya Sabha, Denpasar, Sabtu (7/9) sore.

"Untuk itu kami sejak dua Minggu yang lalu sudah datang kesini. Sudah mengadakan rapat koordinasi di Jakarta, dan dihadiri semua pihak yang terkait termasuk Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan tentunya dari Kemenko Maritim," tambah Ridwan.

Dari rapat koordinasi di Jakarta menghasilkan keputusan, bahwa pihak Pelindo lll sepakat tidak akan melanjutkan perluasan penumpukan material di kawasan Pelabuhan Benoa.

"Namun sebaliknya, Pelindo lll akan menata, memitigasi dampaknya dan meretorasi kondisi lingkungan di kawasan tersebut. Jadi yang rusak-rusak diperbaiki dan yang sudah bagus dirapikan," katanya.

Kemudian setelah penataan awal, PT Pelindo lll bersama-sama dengan KSOP Benoa akan meninjau kembali dokumen rencana Induk Pelabuhan (RIP). Mereka akan mengusulkan rencana secara terinci dengan memperhatikan RIP yang berlaku saat ini, dan sesuai arahan surat resmi dari Gubernur Bali.

Pemerintah melalui koordinasi Kemenko Maritim, akan membentuk tim koordinasi pemantauan yang terdiri dari para pejabat, pakar dari Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi. Mereka nantinya bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyampaikan masukan serta rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Pelindo lll untuk menindaklanjuti pengembangan Pelabuhan Benoa.

"Jadi nanti tim inilah yang akan mengumpulkan informasi secara objektif dan ilmiah membuat masukan dan rekomendasi apa yang akan dilakukan, supaya objektif, profesional dan supaya bermanfaat bagi masyarakat luas dan jangka panjang," jelas Ridwan.

Sementara rekomendasi lainnya nanti akan disusun dengan memperhatikan kepentingan nasional, kepentingan daerah dan kearifan lokal. Kepentingan nasional yang dimaksud di sini adalah pemerintah yang saat ini mendorong pertumbuhan pariwisata di Bali.

"Kita tahu Bali adalah andalan Indonesia sehingga nanti Pelabuhan Benoa yang dirancang sebagai pelabuhan utama untuk kapal-kapal pesiar atau kapal cruise tentu akan bisa berkembang dan berkontribusi bagi pemerintah baik nasional maupun daerah," ujarnya.

"(Untuk) kepentingan daerah seperti yang saya sampaikan Bapak Gubernur sudah ambil sikap. Kepentingan daerah yang disampaikan oleh Bapak Gubernur itu akan menjadi pertimbangan penting dalam menyusun rencana berikutnya serta kearifan lokal, di mana kita tahu bahwa budaya Bali adalah modal dasar dari pariwisata dan kearifan lokal itu," sambung Ridwan.

Ridwan mengaku meminta maaf kepada semua pihak atas kerusakan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Pihaknya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan ini.

"Tentunya kita tahu kerusakan lingkungan adalah sesuatu semua pihak tidak ada yang mengharapkan, kesalahan mendasar, kesalahan teknis, kesalahan tata kelola ini akan segera diperbaiki," ujarnya.

Pemanfaatan kawasan dumping site 1 dan 2 akan ditinjau ulang, dengan memproritaskan kepentingan umum.

"Sebagaimana yang kita ketahui kan ada pelabuhan gas, pelabuhan curah cair yang sekarang menurut para pakar sebaiknya tidak di situ tempatnya karena bisa berbahaya. Itu akan kita pindahkan atau relokasi ke daerah baru. Kemudian untuk tangki bahan bakar, karena kita tau nanti kapal ci-nya besar-besar, kita perlu menyediakan bahan bakar karena nanti kalau tidak, dia akan membeli bahan bakar di tempat yang lain," jelas Ridwan.

Di samping itu, dari informasi KSOP Benoa, nantinya akan ada fasilitas pasokan avtur ke Bandara Ngurah Rai dari Pelabuhan Benoa.

"Jadi intinya untuk mendukung kepentingan besarnya dan kepentingan kegiatan Pelabuhan Benoa tapi dibuat untuk kemanfaatan mendukung operasional Pelabuhan Benoa," ujar Ridwan.