ICW Menilai Revisi RUU KPK Kemungkinan Ada Pesanan dari Dewan Terpilih

Egi menganalisa, revisi UU KPK ini kemungkinan pesanan dari anggota dewan terpilih karena merasa banyak yang terganggu atas kehadiran antirasuah ini.

"Saya melihatnya mungkin ada pesanan. Pesanan dalam artian DPR yang terpilih tentu maju dengan sokongan dana. Para penyelenggara itu mungkin terganggu dengan kehadiran KPK dan mereka menghendaki supaya Undang-undang KPK (Diputuskan)," katanya.

Egi juga melihat, revisi ini akan melemahkan KPK. Karena poin-poin revisinya banyak yang berpotensi untuk melemahkan KPK.

"Salah satunya dibentuknya dewan pengawas, lalu KPK tidak lagi menjadi lembaga independen. Selain itu ada juga KPK memiliki kewenangan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara). Itu salah satunya dan beberapa di antaranya," jelasnya.

Kata Egi, revisi UU KPK ini bukan pertama kalinya terjadi. Tahun 2016 lalu pernah ada permintaan untuk merevisi. Namun ada tekanan publik pada waktu itu, Presiden langsung menolaknya.

"Ini kan buka pertama kali dilakukan. Jadi di tahun 2016 ketika itu pimpinan KPK baru terpilih upaya revisi undang-undang KPK dilakukan sama, dan poin-poinnya mirip yang ketika itu juga disodorkan. Tapi dengan berbagai tekanan publik ketika itu, Presiden memutuskan untuk tidak menyetujui revisi Undang-undang KPK. Beberapa fraksi di DPR juga tidak menyetujui revisi Undang-undang di KPK ketika itu, dan yang sekarang itu justru disetujui seluruh fraksi di DPR," terang Egi.

Egi mengiyakan ketika ditanya soal revisi UU KPK ini terjadi karena banyaknya kepala daerah yang tertangkap atau anggota DPR yang korupsi.

"Iya itu salah satunya. Tapi yang pasti banyak orang yang terganggu dengan kehadiran KPK. Saya kira upaya revisi KPK yang melemahkan itu dilakukan," jawabnya.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, mempertanyakan letak adab ketatanegaraan Indonesia ketika UU, yang menjadi landasan buat mereka bekerja, akan diubah. KPK disebut tidak pernah dilibatkan dalam proses itu.

"Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, di mana DPR dan pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya memberi tahu lembaga tersebut tentang hal-hal yang akan direvisi dari undang-undang mereka. Ini jelas bukan adab yang baik," kata Syarif melalui pesan pendek kepada IDN Times, Rabu (11/9) malam.

Rencananya, pimpinan KPK akan meminta waktu kepada DPR dan pemerintah untuk bertemu membahas hal tersebut.  Seperti diketahui, DPR telah sepakat mengambil inisiatif revisi UU KPK. Para wakil rakyat itu telah menyusun draf rancangan revisi UU KPK dan disetujui dalam rapat Badan Legislasi (Baleg).

Setidaknya terdapat enam poin pokok perubahan dalam revisi UU KPK. Poin-poin pokok itu antara lain berkaitan dengan keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) hingga status pegawai KPK.