Denpasar, IDN Times - Pesta demokrasi Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Sementara Pilkada di Provinsi Bali akan diikuti oleh enam Kabupaten dan Kota.
Namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali melihat ada potensi calon tunggal dalam ajang pesta demokrasi Pilkada tahun 2020 mendatang di Bali.
I Ketut Rudia, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, menyampaikan Pilkada di Bali ada potensi terjadinya calon tunggal. Sebab pemenang Pemilu di Bali adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Sekarang di Bali itu yang ramai dibicarakan adalah potensi terjadinya calon tunggal. Kenapa? Karena partai pemenang pemilu dalam hal ini PDI Perjuangan menjadi mayoritas penguasa kursi di enam Kabupaten Kota yang akan melaksanakan Pilkada," kata Rudia saat dihubungi, Jumat (11/6) sore.
Rudia menjelaskan, potensi calon tunggal itu bisa terjadi kalau dilihat dari peta politik di Bali. Namun pihaknya mengharapkan partai lain di luar PDIP bisa membuat koalisi hingga ada calon pemimpin yang lain.
"Kita harapkan partai-partai di luar PDIP membangun koalisi karena untuk mengusung calon ada ketentuan minimal 20 persen di DPR, baru dia boleh mengusung calon. Tapi karena ini menjadi otoritas partai politik, ya bisa saja mereka bergabung ke koalisi yang besar. Potensi terjadi calon tunggal itu bisa saja terjadi. Nah, ketika terjadi calon tunggal tentu dibenarkan oleh undang-undang, masyarakat bisa mengampanyekan kotak kosong," terang Rudia.
Rudia mengamati, potensi calon tunggal itu akan terjadi di dua Kabupaten Provinsi Bali. Yakni Kabupaten Badung dan Kabupaten Jembrana. Karena dua kabupaten tersebut kursinya paling banyak dikuasai oleh PDIP.
"Iya kita coba pelajari potensi calon tunggal itu ada. Makanya yang banyak dibicarakan Badung dan di Jembrana. Karena penguasaan (Kursi) 51 persen lebih. Kalau di Jembrana kan 51 persen (Kursi) lebih, di Badung iya juga mayoritas (PDIP) di sana. Saya kira itu saja ( di Kabupaten Jembrana dan Badung). Kalau di Kabupaten lain dinamika masih ada. Lahirnya lebih dari satu calon (Pemimpin)," ujar Rudia.
Agar tidak ada potensi terjadinya calon tunggal, Rudia berharap partai lain bisa membangun koalisi. Partai-partai lain yang kekurangan kursi dan tidak bisa mencalonkan pemimpin, bisa berkoalisi dengan partai lain. Sehingga masyarakat mempunyai pilihan lebih dari satu calon pemimpin. Terjadinya calon tunggal itu juga karena banyaknya kursi dan harus berhadapan dengan petahana.
"Karena banyak kursi dan juga melihat calon yang maju petahana dan pasti partai politik itu akan berhitung di sana. Kira-kira mampu tidak mereka mengimbangi, begitu. Kalau mereka tidak mampu memberikan calon sendiri karena kekurangan kursi, ya harapan kita mereka berkoalisi. Ini dalam konteks bagaimana masyarakat punya pilihan terhadap calon-calon pemimpin nanti," ujarnya.