Buka Muktamar PKB di Bali, Jokowi Singgung Soal Protokol & UU

Ia menceritakan pertemuannya dengan Sheikh Mohamed dari Uni Emirat Arab (UEA) empat tahun lalu di Abu Dhabi. Ia pernah dijemput naik mobil yang dikemudikan oleh Sheikh Mohamed sendiri. Ia menilai UEA tidak memiliki keprotokolan seperti Indonesia.

"Artinya keprotokolan itu sudah tak ada, hampir tak ada di sana. Begitu cepat simple, sederhana. Terlalu banyak diatur, banyak peraturan, UU (Undang-undang), Perpres (Peraturan Presiden), Permen (Peraturan Menteri), Perda (Peraturan Daerah), kita menjerat kita sendiri, yang buat kita sendiri, yang bingung kita sendiri," ceritanya.

Ia lalu melanjutkan cerita, Sheikh Mohamed kala itu meminta Presiden Jokowi supaya izin terlebih dahulu ke protokol dan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) karena mau naik mobil pribadinya.

"Saya gak ngomong naik aja udah. Kalau saya ngomong gak dibolehin pasti, karena keamanan. Saya lihat mobilnya biasa saja. Saya rasa pelan, tapi pas lihat spedometernya di atas 100. Saya tengok-tengok lirak-lirik ini merek mobilnya apa. Saya juga malu, nanti dirasani (Dibicarakan) Presiden Jokowi ndeso banget. Jadi saya gak tanya," ungkapnya.

Mendapat kesempatan berdua saja di dalam mobil, Presiden Jokowi mengajukan pertanyaan kenapa UEA bisa lebih cepat perkembangannya. Income per kapita UEA sendiri saja mencapai 43 ribu US dolar, sementara Indonesia tiga ribu US dolar. Selain itu dari penilaiannya, UEA dan Indonesia sama-sama memiliki minyak. Bahkan Indonesia memiliki kayu, mineral dan kekayaan sumber daya alam (SDA) lain yang tidak dimiliki oleh UEA.

"Saya tanya urutan-urutannya. Tahun 60, kami dari Dubadi ke Abu Dhabi masih naik onta. Kita ingat, kita udah naik Holden dan Impala. Saya juga belum lahir saat itu. Tahun 70 masih naik truk, kita saat itu sudah naik Kijang. Tapi begitu menginjak tahun 80-85 di sana melompat, Mercy, BMW, kita masih naik Kijang. Kuncinya apa? Kuncinya kecepatan. Saya sering sampaikan ke depan negara besar menguasai negara kecil, tapi negara yang cepat akan menguasai negara yang lambat. Kita harus cepat," katanya.

"Sekali lagi kecepatan yang membawa negara ini jadi negara maju. Saya sampaikan kepada Pak Ketua Dewan, kita sekarang gak usah buat UU banyak-banyaklah. Sedikit tapi kualitasnya baik. Saya sudah sampaikan pada asosiasi DPRD, saya sampaikan jangan buat banyak-banyak perda. Buat satu atau dua tapi kualitasnya baik, melindungi kepentingan negara, daerah, rakyat," imbuhnya.

Ada yang menarik saat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menyampaikan pidatonya.

Saat menyebutkan satu per satu nama Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol) yang hadir, Cak Imin sempat lupa nama Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie.

"Siapa cantik ini, lupa. Siapa? Grace Natalie. Udah gabung PKB saja. Kalau yang cantik-cantik tanpa tiket masuk," ujar Cak Imin lantas disambut suara riuh dan tepuk tangan peserta.

Ajakan masuk ke PKB juga disampaikan Cak Imin kepada Ketua Umum Partai Bulang Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra. "Bang Yusril diminta gabung sama teman-teman ke PKB," kelakarnya dan kembali disambut riuh dan tepuk tangan.

Sejumlah pimpinan pusat partai politik diundang dalam muktamar ini. Di antaranya Ketua Umum DPP PDIP Megawati, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil, Ketua Dean Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Pemeasyarakatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartanto, Ketua Umum Nasional Demokrasi (Nasdem) Surya Paloh, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Ketua Umum Hati Nurani Rakyat Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, dan lainnya.

Selain itu para menteri juga turut menghadiri muktamar seperti Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Ngurah Puspayoga; Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir; Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan lainnya.