7 Resolusi Gubernur Koster Untuk Membangun Bali Tahun 2020

Di bidang pangan dan perekonomian, pada tahun 2020 nanti kebijakan pembangunan akan mulai mengarah pada pengembangan perekonomian rakyat berbasis pertanian serta budaya. Pemerintah provinsi Bali bakal melaksanakan sejumlah program seperti:

• Mengembangkan kebijakan dan program pertanian dari hulu sampai hilir fokus pada komoditas unggulan
• Merancang kebijakan neraca pangan se-Bali secara terintegrasi, dengan peta produksi dan konsumsi kebutuhan dasar pangan menuju kemandirian di bidang pangan
• Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk unggulan pertanian yang berorientasi ekspor
• Membuka sentra produk hasil pertanian
• Pengembangan industri pangan dan sandang
• Pengembangan industri kerajinan rakyat
• Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Koperasi
• Meningkatkan akses pasar dan memacu ekspor komoditas pertanian, hasil industri pangan dan sandang, dan industri kerajinan rakyat seperti ekspor buah manggis, jeruk, salak, mangga, pisang, kakao, dan kopi
• Mengoptimalkan dan mempercepat pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali
• Mendorong dan memberi insentif kepada hotel, pasar swalayan, restoran, dan catering agar menggunakan produk lokal Bali.

Dalam bidang kesehatan, rencana pembangunan di Bali tahun 2020 di antaranya merancang kebijakan standar penyelenggaraan kesehatan secara komprehensif, serta menyiapkan sistem dan data pelayanan kesehatan secara terintegrasi se-Bali.

Sedangkan pembangunan dalam bidang pendidikan meliputi:

• Memantapkan persiapan program wajib belajar 12 tahun
• Menyiapkan konsep pengembangan SDM Bali Unggul
• Menyiapkan sistem pendidikan PAUD/TK-Hindu berbahasa Bali dalam bentuk Pasraman di Desa Adat
• Menyiapkan program pendidikan Agama Hindu berbasis kearifan lokal
• Menyiapkan kebijakan perubahan cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat dan wilayah Bali.

Bidang ketenagakerjaan, Bali akan menyelenggarakan program Sertifikasi Tenaga Kerja Daerah Bali. Selain sertifikasi, Pemprov Bali juga akan meningkatkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kompetensi, bagi para calon tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia kerja.

Di sisi lain, Bali juga akan meningkatkan akses kesempatan kerja di dalam maupun di luar negeri, dan melakukan upaya proteksi terhadap tenaga kerja lokal.

Bidang adat, agama, seni dan budaya meliputi beberapa program. Bidang adat, beberapa program tahun 2020 di antaranya:

• Telah ditetapkan kebijakan tata kelola modern yang mengatur pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa Adat
• Dibentuk Dinas baru yaitu: Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, yang secara khusus mengurus Desa Adat. Ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah Pemerintahan Provinsi Bali
• Telah dialokasikan anggaran sebesar Rp300 juta untuk masing-masing Desa Adat dalam APBD Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2020
• Dalam anggaran tersebut, sudah termasuk pemberian insentif kepada Bandesa Adat sebesar Rp1,5 juta per bulan dan Prajuru yang besarnya ditentukan melalui musyawarah
• Mulai tahun 2020, Anggaran Desa Adat dari Pemerintah Provinsi ditransfer secara langsung ke rekening Desa Adat, tidak lagi melalui Bantuan Keuangan Khusus di Desa (Dinas)
• Telah disiapkan perencanaan pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi dengan anggaran sebesar Rp9,5 Milyar melalui dana CSR BUMN. Dilanjutkan rencana pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota Se-Bali mulai tahun 2020 sampai tahun 2022. Dana pembangunan bersumber dari CSR BUMN/BUMD atau APBD Provinsi/Kabupaten/Kota
• Dibentuk tim yang bertugas mendampingi Prajuru Desa Adat dalam melaksanakan program dan kewenangan sesuai dengan Perda Desa Adat. Tim berasal dari Perguruan Tinggi se-Bali
• Selain itu, Kepala Desa dan Perangkat Desa ditugaskan untuk mendampingi pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan Desa Adat.

Program dalam Bidang Agama meliputi:

• Sudah disiapkan program Pelindungan Kawasan Suci Besakih, yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Tahun 2019 ini sudah dimulai dengan; penyelesaian Desain, RAB, serta proses pembebasan lahan
• Pelaksanaan pembangunan mulai tahun 2020 sampai tahun 2022 (Paling lambat).
• Anggaran yang diperlukan sekitar Rp1,8 triliun, sedang dievaluasi oleh Kementerian PUPR
• Sumber pendanaan dari APBN di Kementerian PUPR dan APBD Provinsi Bali
• Selain itu, menyiapkan program peningkatan sradha dan bhakti umat Hindu khususnya generasi muda.

Sedangkan dalam Bidang Seni dan Budaya, programnya meliputi:

• Menyiapkan program untuk memajukan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat di Desa Adat se-Bali
• Meningkatkan pembinaan lembaga seni
• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali
• Memantapkan pelaksanaan Festival Seni Bali Jani
• Menyusun sistem dan database produk budaya masyarakat Bali
• Memantapkan fungsi lembaga yang mengelola kekayaan intelektual produk budaya masyarakat Bali
• Meningkatkan dan memfasilitasi upaya masyarakat/perajin/budayawan memperoleh hak kekayaan intelektual melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Program Provinsi Bali dalam pembangunan di bidang pariwisata meliputi:

• Merancang kebijakan standar penyelenggaraan kepariwisataan secara komprehensif
• Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menertibkan usaha pariwisata yang melanggar Peraturan Daerah
• Melakukan tindakan tegas kepada wisatawan yang perilakunya tidak menghormati budaya Bali, melakukan tindakan kriminal, dan tindakan yang merusak citra pariwisata
• Menyusun kebijakan penataan tata niaga kepariwisataan
• Menyusun kebijakan untuk menata jalur wisata menuju destinasi wisata yang berpihak kepada masyarakat secara lebih adil dan merata.

Pembangunan Bali dalam bidang infrastruktur meliputi:

• Melanjutkan pembangunan shortcut ruas jalan Mengwitani-Singaraja pada titik 7, 8, 9, dan 10 yang akan selesai pada tahun 2020
• Selanjutnya, ditambah shortcut pada titik 11 yang akan dilaksanakan pada tahun 2021
• Pembebasan lahan memakai dana dari APBD Provinsi Bali, sedangkan pembangunan jalan memakai dana APBN di Kementerian PUPR
• Melanjutkan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo untuk Kapal Cruise, dengan dana bersumber dari APBN di Kementerian Perhubungan dan pihak ketiga
• Akan dilaksanakan pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur-Denpasar ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung dengan anggaran sebesar Rp453 miliar bersumber dari APBN di Kementerian Perhubungan
• Pembangunan akan dilaksanakan mulai tahun 2020 sampai tahun 2021
• Kebijakan penyediaan energi listrik agar Bali Mandiri Energi dengan energi bersih
• Telah dilakukan persiapan penggantian semua pembangkit tenaga listrik berbasis bahan bakar batu bara dan minyak yang ada saat ini dengan bahan bakar gas
• Telah disiapkan program pembangunan pembangkit tenaga listrik berbasis gas di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, dengan kapasitas 700 MW mulai tahun 2020
• Telah disiapkan implementasi kebijakan Bali Energi Bersih dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
• Telah disiapkan rencana pembangunan Pusat Pendidikan dan Politeknik Energi Baru Terbarukan di Desa Kayubihi, Kabupaten Bangli dengan dana APBN di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mulai tahun 2020
• Menyiapkan rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik baru dengan menggunakan energi baru dan terbarukan, yang telah dituangkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED)
• Menyiapkan Rencana Induk (Master Plan) pengelolaan air Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota se-Bali secara terintegrasi.
• Dalam rencana tersebut, akan mengoptimalkan pengelolaan air danau, sungai, pengelolaan air laut, dan bendungan yang telah dan sedang dibangun; di antaranya bendungan Titab, bendungan Sidan, dan bendungan Tamblang
• Bila penyediaan air minum sudah memadai sesuai dengan rencana tersebut, maka akan diberlakukan kebijakan pembatasan penggunaan air bawah tanah.

Adapun program bidang legislasi tahun 2020 yakni:

• Memantapkan Kebijakan yang belum optimal seperti penggunaan Aksara, Bahasa, dan Sastra Bali serta Busana Adat Bali, pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai sampai di Desa/Desa Adat, pasar, sekolah, dan komunitas lainnya
• Menerapkan kebijakan baru sesuai dengan Peraturan Gubernur yang baru diberlakukan, guna mewujudkan alam, manusia, dan budaya Bali yang bersih yaitu penerapan sistem pertanian organik, penggunaan energi bersih, penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, penerapan layanan kesehatan tradisional Bali, pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa/Desa Adat, pasar, sekolah, dan komunitas lainnya, dan sebagainya
• Memperjuangkan agar RUU Provinsi Bali masuk dalam prioritas pembahasan Tahun 2020, atau paling lambat tahun 2021.