4 Penampakan Mobil Hibah dari Pemprov Bali, KPU Dapat Pick Up

Selain meminta kendaraan operasional roda empat, KPU Provinsi Bali juga disebut meminta kendaraan roda dua. Namun oleh pihak Pemerintah Provinsi Bali hanya diberikan kendaraan roda empatnya. Yakni pick up Toyota All New Hilux Single Cabin warna hitam dengan nopol DK 8451 D seharga Rp235 juta.

"Kita tahu KPU itu lembaga pusat tetapi untuk melaksanakan tugas-tugasnya di daerah, pemerintah daerah terus memberikan dukungan kan. Kantornya kami berikan, untuk operasionalnya ini satu kendaraan KPU adalah untuk distribusi logistik," kata Indra.

Polda Bali dikatakannya mengajukan lima kendaraan. Namun karena disesuaikan dengan anggaran sehingga, maka Polda Bali mendapat hibah dua unit kendaraan roda empat, untuk mendukung tugas-tugas operasionalnya, khususnya Direktorat Kriminal Khusus (krimsus). Yakni Toyota New Hilux Double Cabin warna hitam DK 8467 D senilai Rp435 juta, dan Nissan All New Livina warna hitam DK 1059 D senilai Rp229,5 juta. Sehingga total nilainya sebesar Rp664,5 juta.

"Ini kendaraan operasional bukan kendaraan pejabat kan. Kan paham artinya, kalau operasional memang untuk kebutuhan bukan untuk pejabat," ujar Indra.

Begitu juga BNNP Bali, lanjut Indra, mengajukan dua unit kendaraan roda empat. Namun dikabulkan satu saja. Yakni Toyota Hi Ace Commuter Manual warna putih DK 7034 D seharga Rp490 juta.

"Kenapa Elf itu? Karena memang permintaan BNN, tugas mereka kan melakukan sosialisasi tentang pencegahan narkoba ke kabupaten dan dalam sosialisasi itu mereka harus bawa personel dan bawa alat. Jadi kalau pakai Innova gak memandai. Dan ini kan betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Kebetulan keuangan kita memadai kita bantu bertahap,” jelasnya.

“Kalau untuk kendaraan rasanya itu. Kendaraan ya. Kalau yang lain ada yang minta gedung ada yang minta anggaran operasional. Semuanya kami bahas karena kemampuan keuangan kami terbatas. Urgensinya apa ya kan,” terangnya.

Sementara untuk PMI (Palang Merah Indonesia) Provinsi Bali yang juga menagih janji gedung, Indra menyampaikan bahwa tahun 2029 ini masih memastikan lahan di Tembawu, Denpasar Timur. Sementara untuk gedung masih belakangan.

“Kalau sudah dipandang layak, itu sudah dijajaki. Setelah itu kami anggarkan untuk perencanaannya di tahun 2020. Kalau bangun gedung gak bisa anggarkan uangnya. Perencanaan dulu,” ucapnya.